Selasa, 16 Oktober 2012

28 Oktober Indonesia Mengalami Pergantian Waktu




 Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan penyeragaman zona waktu. Indonesia akan memakai waktu Indonesia bagian tengah atau Wita.

Terkait hal itu, Pemerintah akan melakukan sosialisasi dalam waktu dekat. "Positifnya jauh lebih banyak daripada sisi negatifnya," kata Hatta kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (28/5/2012).

Perencanaan detail terkait penyeragaman zona waktu akan dibahas dalam rapat kabinet paripurna. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, penyatuan zona waktu yang setara dengan GMT+8 atau delapan jam lebih cepat dari standar waktu internasional di Greenwich ini memiliki dampak ekonomi.

"Langkah ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena aktivitas ekonomi bisa dilakukan lebih dini setiap harinya," kata Luky. "Salah satu manfaat yang jelas antara lain perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Komoditi Berjangka Indonesia akan lebih cepat dibuka dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Ini diharapkan akan menambah transaksi perdagangan Rp 500 miliar sehari atau Rp 20 triliun dalam setahun," ujar Edib Muslim, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Edib Muslim, mengatakan penyatuan zona waktu di Indonesia bukan hal yang baru.

Bahkan saat ini, kata dia, sebagian masyarakat sudah terbiasa hidup dengan zona waktu GMT+9 atau setara dengan waktu Indonesia timur (WIT).

"Indonesia bukan hal yang baru. Kakek kita mengalami satu zona waktu, mana (ada) kita protes sama Jepang. Tahun 1942-1945 kita ngikutin GMT+9," sebut Edib, di Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Ia menjelaskan secara historis Indonesia sudah mengalami penyatuan zona waktu. Itu terjadi pada zaman penjajahan Jepang yakni sekitar tahun 1942-1945.

Pada masa sekarang pun, kata Edib, sebagian masyarakat sudah hidup dengan patokan waktu WIT itu.

Ia lantas mencontohkan masyarakat yang beraktivitas di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Masyarakat di stasiun tersebut sudah mulai melakukan aktivitas sejak pagi buta.

"Banyak masyarakat kita yang hidup sudah GMT+9. Kalau kita ke Stasiun Bogor jam 04.30, ketemu saudara-saudara kita hidup jam 04.00 pagi. Itu GMT+9," sambung dia.

Ia mengatakan, bila ada sejumlah pihak yang keberatan saat ini mungkin karena belum paham betul seperti apa manfaat penyatuan zona waktu. Menurut Edib, hampir tidak ada kerugian dari rencana pemerintah ini.

Lantas, karena memperhitungkan masa sosialisasi yang diminta Bank Indonesia selama 90 hari, KP3EI pun melakukan simulasi bahwa penyatuan zona waktu paling cepat bisa dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012 mendatang. Namun, hal itu belum bisa dipastikan karena masih perlu finalisasi dan sejumlah persiapan.

Hal ini mundur dari jadwal sebelumnya tanggal 17 Agustus 2012 dengan alasan bertepatan dengan Lebaran.
�Yang bisa saya katakan, penyatuan zona waktu harus dimulai tahun ini. Soal kapan pastinya, itu sepenuhnya di Presiden,� kata Luky.
Hal yang pasti, pelaksanaan zona waktu tunggal harus dimulai hari Minggu. Alasannya, sebagaimana masukan dari perbankan, transaksi terendah terjadi pada hari tersebut sehingga diharapkan tidak terjadi banyak gangguan pelayanan.

Guna persiapan, kata Edib, pihak perbankan dan Kementerian Perhubungan memerlukan waktu 90 hari sebelum detik dimulainya zona waktu tunggal. Masukan dari pemangku kepentingan lain masih dihimpun. �Kalau penyatuan zona waktu nasional tidak jadi, MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) is nothing,� ujar Edib.

Pemerintah berencana menyatukan zona waktu dari yang saat ini terbagi tiga. Waktu Indonesia tengah atau GMT+8 menjadi patokannya. Dengan demikian, waktu di Indonesia akan sama dengan waktu di Singapura dan Hongkong. Tujuannya, antara lain, mendorong pertumbuhan ekonomi karena aktivitas ekonomi bisa dilakukan lebih dini setiap hari.

"Kalau misalnya BI minta 90 hari sosialisasi, kita hitung itu paling cepat tanggal itu," pungkas Edib.

Namun, rencana pemerintah menyatukan zona waktu di Indonesia dinilai sebagai gagasan yang berlebihan dengan tujuannya yang tidak masuk akal. Tidak benar kinerja pasar modal akan membaik dengan mengubah zona waktu, tetapi lebih karena peningkatan produktivitas perusahaan.
�Apa urusannya hendak menaikkan kinerja pasar modal, lalu lebih dari 200 juta penduduk disusahkan,� kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (22/5) pagi.
Kalla menyampaikan hal itu sehubungan dengan rencana pemerintah menyatukan zona waktu dan menjadikan waktu Indonesia tengah sebagai patokan waktu. Dengan penyatuan itu, waktu di Indonesia akan sama dengan waktu di Makassar, Manado, Singapura, dan Hongkong.

Kalla menegaskan, tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa zona waktu akan menaikkan kinerja pasar modal. Pasar modal akan sangat maju bukan karena mengubah zona waktu, melainkan karena meningkatnya produktivitas perusahaan, efisiensi berjalan baik, dan adanya kepercayaan. Tak ada urusan dengan perubahan zona waktu.
�Kita ini negara besar, masak harus masuk ke zona waktu Singapura. Singapura-lah yang harus masuk ke zona waktu kita. Jangan dibalik-balik,� ujar Kalla.
Lihatlah pasar modal New York dan pasar modal London, waktunya terpaut lima jam. Akan tetapi, kedua pasar modal itu justru tumbuh luar biasa bagus. Tidak ada pikiran menyatukan zona waktu keduanya.

Kalla mengingatkan, menyatukan zona waktu sama artinya dengan membuat pukul 06.00 di zona Indonesia bagian barat menjadi pukul 05.00. �Sederhananya begini, anak-anak yang biasanya berangkat sekolah ketika matahari terbit, yakni pukul 06.00 pagi, harus berangkat pada pukul 05.00 subuh. Apa tidak kasihan kepada anak-anak itu? Di Singapura boleh saja warga ke sekolah ketika masih gelap sebab di sana aman. Namun, kita tahu bersama bahwa Jakarta tidak seaman Singapura,� kata Kalla.

Atau begini, tambah Jusuf Kalla, coba lihat bagaimana keseharian petani kita. Mereka selama ini suka berangkat ke sawah ketika matahari terbit, kemudian kalau zona waktu berubah menjadi pukul 05.00, kini harus berangkat lebih awal. Ini pada ujungnya akan berpengaruh pada waktu shalat, aktivitas berolahraga, hingga disiplin. "Apakah ini yang hendak kita peroleh dari perubahan zona waktu?" ujar Jusuf Kalla.

Ia mengingatkan, jangan lupa, yang berdomisili di zona Indonesia bagian barat mencapai 193 juta penduduk atau 81 persen penduduk Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Jumlah 193 juta atau hampir 81 persen penduduk Indonesia, atau 50 kali penduduk Singapura. Kalau zona waktu diubah pakai satu zona Indonesia tengah, artinya 193 juta penduduk Indonesia harus mengubah ritme hidup mereka.
"Kita mesti memahami bahwa zona waktu itu adalah menyesuaikan alam dengan ritme hidup."
Kalau zona waktu diubah pakai satu zona dengan Wita (GMT+8), artinya 193 juta penduduk Indonesia harus mengubah ritme hidup mereka. Adapun untuk zona Indonesia Tengah (GMT + 8) terdiri atas Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur = 8 provinsi. Ini sama dengan 33 juta penduduk atau 16 persen penduduk Indonesia.

Bandingkan dengan wilayah waktu Indonesia Timur, terdiri dari empat provinsi di Maluku dan Papua. Jumlah penduduknya "hanya" enam juta orang atau tiga persen penduduk Indonesia.

Ia menambahkan, India memang hanya mempunyai satu zona waktu. Namun, apakah kita bisa mengingat bahwa 'lebar' India dari Mumbai sampai ke Kolkata, sama dengan lebar Medan hingga Semarang. Kita kerap lupa bahwa 'lebar' Indonesia, Sabang sampai Merauke, amat jauh, dan sama dengan jarak antara Los Angeles dengan New York.  Lama perjalanan dengan pesawat lebih kurang delapan jam atau lebih kurang 6.500 km.

Adapun China yang sebelumnya mempunyai lima zona waktu, sejak tahun 1949 disesuaikan dengan waktu Beijing oleh Partai Komunis China, seusai perang saudara. Hal ini dilakukan agar Beijing bisa mengontrol sebagai negara otoriter (alasan politik komunisme) China maju bukan karena satu zona waktu, melainkan sistem ekonomi yang dibuka lebar dan produktivitasnya luar biasa.

Sumber : Real Facta

0 komentar:

Poskan Komentar